Hal tersebut dikemukakan dalam rapat Pansus I dengan Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi Dan Administrasi Pembangunan Sekeretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang, Rabu, (15/5/2024).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat menyebutkan, dalam LKPJ 2022 yang lalu sudah direkomendasikan proyek strategis di tahun 2023 dan mendorong agar di bentuk di pansus tentang BUMD.
Pasalnya, hingga kini masih ada BUMD yang belum optimal dalam pelaksanaanya dan menjadi beban anggaran yang signifikan lantaran dari tahun ke tahun terus mengajukan penyertaan modal. Karena itu, DPRD dalam hal ini Pansus I ingin mengetahui sejauhmana kesehatan BUMD Jawa Barat secara keseluruhan.
“Kami ingin mendengar kesehatan dari BUMD secara menyeluruh, karena dalam diagnosa itu untuk mewujudkan pembangunan Jawa Barat BUMDnya harus sehat. Apalagi, PAD Jabar akan berkurang sebesar Rp 1.8 T lantaran di desantralisasikan kepada kabupaten kota,” Ujar Achmad Ru’yat.
Hal serupa diungkapkan anggota Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat, Yod Mintaraga. Menurut Yod, Tahun 2025 mendatang ada kebijakan desentralisasi pendapatan yang porsinya lebih besar ke kabupaten kota. Tentu hal ini akan membuat provinsi mengalami pengurangan porsi pendapatan daerah dan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, harus ada alternatif lain bagaimana caranya untuk dapat meningkatkan kebijakan fiskal daerah.
“Mulai tahun depan kita akan mengalami pengurangan penghasilan tentu ini harus ada alternatif lain untuk meningkatkan fiskal daerah. Kuncinya sejauhmana kita mengelola dengan baik BUMD yang dimiliki,” Kata Yod.
Anggota Pansus I lainnya, Sugianto Nangolah turut mempertanyakan beberapa hal terkait dengan kiprah BUMD di Jawa Barat. Sugianto menyoroti agar BUMD yang dinilai kurang maksimal dalam kinerja dan kontribusinya agar secepatnya diperbaiki. Masukan dan kendala yang dihadapi harus diketahui oleh pansus yang diharapkan ada solusi yang dapat mempertahankan keberadaan BUMD yang dimaksud.
“Kalau sudah tidak bisa diperbaiki wajar dihapuskan karena akan menjadi beban anggaran yang besar. Penting untuk disampaikan kepada pansus ini agar direkomendasikan oleh kami di LKPJ nanti.
