“Bukan mustahil MK membuat UU baru, yang waktu itu tidak disetujui Pak Mahfud. Syarat usia minimal hakim MK mau direvisi. Saya curiga hal ini untuk mendepak orang-orang seperti Saldi Isra yang saat bergabung ke MK waktu itu usianya belum 45 tahun. Penyelundupan hukum seperti yang terjadi ketika Gibran maju sebagai cawapres, sama persis dengan usaha mendepak hakim-hakim yang memiliki kepribadian tinggi,” jelasnya.
Untuk membuktikan dugaan ini, Ikrar menjadikan jadwal pilkada dan wacana penunjukkan kepala daerah melalui presiden sebagai tolok ukur. Jika hal ini terjadi, maka Ikrar meyakini gerakan masyarakat sipil akan terus meluas, bahkan hingga pascapelantikan presiden dan wapres terpilih.
“Dulu kita kan berharap presiden akan mendengar ketika kita mengkritisi, ketika kita menulis. Kali ini saya merasa kuping presiden sudah benar-benar tertutup. Saya kira cukup Gibran saja, tetapi ternyata tidak,” tutur Ikrar.
“Kita lihat nanti, pilkada dimajukan ke September, bukan November. Kalau itu terjadi bukan mustahil, Pak Jokowi memiliki kepentingan di situ. Lagi-lagi ada anggota keluarganya yang ikut pilkada. Kalau PSI berhasil masuk Senayan, Kaesang tidak mustahil maju sebagai pemimpin daerah,” pungkasnya.
(rca)
