“Kami sudah terima sejak awal,” kata Wakil Ketua Umum Persis, Atip Latipulhayat, dalam keterangannya, Selasa 30 Juli 2024.
Persis menjadi ormas keagamaan ketiga yang menyatakan siap menggarap tambang berdasarkan IUPK yang diberikan pemerintah setelah PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah.
Meski sejumlah pegiat lingkungan menyayangkan langkah ormas-ormas dengan anggota terbesar itu mau menerima tawaran mengelola tambang yang dinilai merusak lingkungan, ormas ini mempunyai alasan tersendiri.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai keberadaan izin tambang tersebut belum tentu dapat mendorong kesejahteraan ormas keagamaan. Karena itu, Jatam meminta agar ormas keagamaan menolaknya. “Pertambangan itu padat modal dan padat teknologi. Ekonomi tambang sangat rapuh, tidak berkelanjutan, rakus tanah, dan rakus air,” kata organisasi ini lewat siaran pers mereka pada Senin, 3 Juni 2024.
Lalu apa saja alasan-alasan dari ketiga ormas keagamaan terbesar di Indonesia ini?
Persis: Utamakan kemakmuran rakyat
Wakil Ketua Umum Persatuan Islam Prof. Atip Latipulhayat menjelaskan secara rinci bahwa alasan organisasinya menerima penawaran Jokowi adalah utamanya untuk kemaslahatan umat, menjalankan tugas utama sebagai khalifah fil-ard penjaga alam dan menjunjung keadilan.
Menurut Atip, Persis berkewajiban untuk ikut mengelola sumber daya alam agar sesuai dengan konstitusi, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Persis juga harus berkontribusi dan memberi contoh pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan.
Persis melihat selama ini pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara kurang fair hanya menguntungkan pihak tertentu. Karena itu, tawaran pemerintah merupakan tawaran untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut.
Ia mengatakan, Persis akan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan. Dalam waktu dekat, Persis akan segera mengajukan rencana pengelolaan, lokasi, dan jenis pertambangan ke Presiden Jokowi.
Muhammadiyah: jangan bayangkan serba duit
Pada Ahad, 28 Juli 2024 lalu, Pengurus Pusat Muhammadiyah, memutuskan menerima tawaran IUP khusus dari pemerintah. Keputusan ini adalah hasil pleno pada 13 Juli lalu, dan Konsolidasi Nasional yang dilangsungkan selama 2 hari sejak 27-28 Juli.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan ingin mewujudkan pengelolaan usaha pertambangan yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.
“Kami ingin mengelola tambang yang pro-kesejahteraan sosial dan pro-lingkungan,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman, Minggu, 28 Juli 2024.
“Kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial,” ujar dia.
Dia menegaskan bahwa apabila pada akhirnya pengelolaan tambang itu lebih banyak dampak buruknya bagi lingkungan hidup maka Muhammadiyah akan mengembalikan IUP dari pemerintah.
“Ini poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini. Tetapi kami juga menghargai political will pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 untuk kesejahteraan sosial,” kata dia.
