Ketua IM57+Institute, M Praswad Nugraha, awalnya menyoroti 10 peserta calon pimpinan KPK yang saat ini masih tersisa. Dia menilai masih ada peserta yang memiliki riwayat masalah etik.
Untuk diketahui, Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) merupakan organisasi gerakan anti korupsi yang didirikan oleh para eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diduga test tersebut dibuat untuk membungkam dan membuang mereka dari KPK.
“Dari 10 nama tersebut, masih ditemui pihak-pihak yang mempunyai problem etik yang belum tuntas dan bahkan terbukti gagal membawa KPK pada kinerja yang baik,” kata Praswad kepada wartawan, Rabu (2/10/2024).
Dia mengatakan saat tahapan sudah memasuki fit and proper test di DPR, seleksi pimpinan KPK akan kental dengan unsur politik. IM57 berharap DPR tidak memanfaatkan seleksi itu sebagai ajang bertransaksi penanganan perkara di KPK.
“Pada proses ini harus dicegah adanya proses transaksional yang bermuara pada naik atau tidaknya perkara. Jangan sampai pilihan jatuh pada pimpinan bermasalah sehingga menjadi sandera politik ketika menjabat,” katanya.
IM57 berharap DPR periode 2024-2029 menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Jika proses transaksional tetap ada dalam seleksi pimpinan KPK di DPR, sambung Praswad, harapan menghadirkan pimpinan KPK berikutnya yang berkualitas akan sirna.
“DPR harus menunjukan komitmen politik dalam pemberantasan korupsi. Tanpa adanya sikap tersebut maka perbaikan KPK hanya akan menjadi slogan politik tanpa isi perubahan KPK ke arah yang lebih baik,” ujar Praswad.
