Haedar menyatakan Muhammadiyah juga siap mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah jika pada pelaksanaannya pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan kerusakan.
“Itu cara kami memasuki kehidupan, dan saya yakin inilah bedanya kami untuk mengambil langkah tanggungjawab kami,” katanya.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Keputusan itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti usai organisasinya bersama seluruh pengurus wilayah menggelar rapat konsolidasi nasional di Convention Hall Masjid Walidah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, selama 27-28 Juli 2024.
“Bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024,” kata Abdul Mu’ti.
Keputusan menerima izin pengelolaan tambang ini, menurut Abdul Mu’ti, didasarkan pada hasil analisis kajian komprehensif mengacu sederet aspek dan melibatkan pakar dari majelis Muhammadiyah.
Mereka mempertimbangkan aspek-aspek dari sisi sosial, hukum, dan lingkungan hidup selama beberapa bulan terakhir.
PP Muhammadiyah dalam hal ini juga mencermati berbagai kritik dan pandangan dari para akademisi serta pengelola pertambangan, sekaligus perspektif para anggota internal saat rapat pleno di Jakarta.
