“Kalau alasannya ini (tata kelola) kan kita enggak hitung Surabaya, Batam backup kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, pak,” ujar Meutya.
Adapun lumpuhnya PDNS karena serangan siber menyebabkan 282 tenant layanan pemerintah terganggu. Lembaga yang paling disorot karena gangguan tersebut adalah keimigrasian dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam). Terganggunya sistem imigrasi membuat bandara nyaris lumpuh.
“Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak. Karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan?” ucap Muetya.
