Pertanyaan ini menggambarkan kekhawatiran besar publik atas kepemimpinan yang tak mampu memulihkan reputasi KPK. Lebih lanjut, ICW juga menyoroti kurangnya transparansi dalam penilaian integritas calon Komisioner.
“Proses seleksi seharusnya terbuka dan jelas, terutama terkait rekam jejak. Tanpa transparansi, sulit bagi publik untuk percaya pada hasil akhir seleksi,” ucap Kurnia.
Situasi ini mengundang spekulasi tentang bagaimana Panitia Seleksi memilih kandidat. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah keputusan Pansel berdasarkan pertimbangan politik atau tekanan pihak tertentu.
Meski tidak ada bukti yang menguatkan spekulasi tersebut, publik tetap mendesak adanya proses yang lebih terbuka. Kritik terhadap seleksi calon Komisioner KPK menunjukkan perlunya reformasi dalam mekanisme pemilihan.
Tanpa perubahan mendasar, lembaga antikorupsi ini berisiko kehilangan dukungan publik. Pansel diharapkan segera memperbaiki cara mereka menggali informasi kandidat agar seleksi berikutnya lebih akuntabel dan transparan.
